POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR : Dinas Pariwisata (Dispar) Kukar mengapresiasi kepada pelaku wisata yang menolak lahannya dialih fungsikan sebagai sektor pertambangan seperti batubara yang tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Kepala Dispar Kukar H Slamet Hadiraharjo mengatakan, pengelola pertambangan harus mengetahui  atau memperhatikan zona pertambangannya. Apakah lokasi yang akan ditambang tersebut sesuai dengan zonasinya atau tidak.

"Kalau sektor pertambangan merusak tempat wisata itu, sebetulnya kembalikan sektor perijinananya," kata Slamet Hadiraharjo, Senin (26/2/2024).

Apabila pengelola tambang telah memiliki ijin, pastinya telah memiliki kajian yang sesuai dan dipastikan tak mengganggu sektor pariwisata. Perijinan pertambangan diberikan kepada pengelola pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagaimana diatur bahwa pengelola tambang tak bisa bekerja ketika tak ada perolehan atas tanahnya untuk ditambang.

"Tinggal pengelola tambang itu sendiri menyalahi aturan atau tidak dan setau saya ada sejumlah pelaku wisata yang menentang lokasinya dialihkan sebagai pertambangan, termasuk wisata yang ada di Kecamatan Loa Kulu," ujarnya.

Namun alasan mereka menentang hal tersebut karena, mereka masih memperdulikan lingkungan sekitar sehingga mereka tak setuju apabila lahan sekitarnya ditambang.

"Kami apresiasi kepada masyarakat yang ingin memajukan sektor pariwisata, dengan tak memberikan ijin untuk pengalihan fungsi lahan itu sendiri," ungkapnya. (riz/adv)